undang undang tentang bantuan sosial. (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan. undang undang tentang bantuan sosial

Unduh dokumen resmi tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 yang mengatur tentang Pekerja Sosial, termasuk praktik, standar, pendidikan, registrasi, dan izin pekerjaan sosial di Indonesia. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENYANDANG DISABILITAS. Aturan di PPKM Darurat, Bansos Covid-19 Bisa Diberikan dalam Bentuk Uang atau Barang. 8. mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat; b. 39 Tahun 2012 adalah sebagai berikut: a. Jenis. Peraturan. 000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU). bahwa pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, telah menghasilkan kondisi sosial 7. Sabtu: 09. huruf h dan i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang-Undang yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia; d. Peraturan. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat. Pertimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (“ UU 16/2001 ”), Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Sedangkan, mengutip dari jdih. dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh menteri. TENTANG BANTUAN SOSIAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial. DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL Elshinta. 000. 5. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 20 03 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ; 2. Version Download 764; File Size. Menteri Sosial Nomor Huk. Dewan Perwakilan Rakyat berjudul Prolegnas Prioritas 2021 Harus Diseleksi Menjadi Super Prioritas disebutkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menjadi bagian dari daftar Prolegnas RUU. Pasal 7 1. Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud pada . lainnya yang mendapatkan bantuan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan pelayanan sosial dasar lainnya; d. Peraturan Menteri Sosial tentang Kartu Penyandang Disabilitas. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh. Peraturan Menteri Pertahanan tentang Bantuan Penggunaan dan Pengerahan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia dalam Penanganan Konflik Sosial; Mengingat : 1. go. 6. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 155 Ayat (2)yang menyatakan bahwaSistem Jaminan Sosial Nasional adalah sebuah sistem jaminan sosial yang ditetapkan di Indonesia dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2004. Nasional Aturan di PPKM Darurat, Bansos Covid-19 Bisa Diberikan dalam Bentuk Uang atau Barang Kompas. Anggaran bantuan sosial (bansos) sudah masuk dalam perlindungan sosial (perlinsos) yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023. Email: [email protected] Menteri Sosial tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial; Mengingat : 1. penderita cacat dan berbagai ketunaan yang dapat disebut sebagai bantuan sosial (social assistance); 3) Usaha-usaha yang berupa pembinaan, dalam bentuk. BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA/KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA. b. Pasal 15 (1) Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Keberfungsian Sosial adalah suatu. Perorangan yaitu seseorang yang menawarkan jasa. U. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus, agar penyandang cacat dapat mewujudkan taraf. Undang-Undang Nomor 17. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat. Beranda. 05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial; Mengingat : 1. Penyediaan aksebilitas; dan/atau c. di Lihat 5634 kali . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pasal 6 (1) Lanjut usia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Legara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9). Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);bantuan sosial kepada warganegara baik secara perorangan maupun dalam kelompok yang mengalami kehilangan peranan sosial atau menjadi korban akibat terjadinya bencana-bencana, baik sosial maupun alamiah, atau peristiwa-peristiwa lain;. bantuan sosial; b. bantuan hukum. 2) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial. (PMI) adalah Undang. Undang-Undang Nomor 24 Tahun. Ini dia beberapa jenis bantuan sosial! 1. 10 PMK Nomor 254/PMK. bahwa untuk menciptakan penyaluran bantuan sosial 7. kemsos. c. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156); 9. Menimbang : a. Menurut UU tersebut, bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang,. Pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib. -Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);CATATAN: Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2022. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin. Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini segala ketentuan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dan pemberian bantuan penghidupan orang jompo yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 4 tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo sepanjang tidakLatar Belakang. Pemberian layanan ATENSI dengan menggunakan metode manajemen kasus. Sosial tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); - 2 -. Mengingat : 1. PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ANAK. mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada Pemerintah. , 2021). - 4 - BAB I KETENTUAN UMUM. Bantuan sosial berupa beras sebanyak 3. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 17 TAHUN 2013TENTANGORGANISASI KEMASYARAKATANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Mengingat : 1. (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Mengingat : 1. Sedangkan, mengutip dari jdih. Bantuan dilakukan dalam kurun waktu satu tahun. (7) Bentuk bantuan sosial yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas: Dengan adanya bantuan ini, diharapkan dapat menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional, memperkuat daya beli masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional menjadi lebih baik. Merujuk pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukuman mati sebenarnya tercantum. 00 WIB. 3/HUK/2007 Tahun 2007 tentang Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Non Potensial. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. Pada 2021, PKH dialokasikan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat. 3. (2) 5 II. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 TahunTENTANG PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA NON TUNAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2019. 2017 tentang Bantuan Sosial Uang Duka Bagi Keluarga Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23A, Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran butir Bab II D. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 20 03 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;. Dokumen ini berisi ketentuan mengenai hak dan kewajiban orang tua, wali, dan pihak lain yang terlibat dalam pengasuhan anak, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); - 2 - 2. 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);. 104, TLN No. Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat: a. , karya ini juga berada pada domain publik di Amerika Serikat. 12 Permata Puri Media, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang. (Dok. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20 16 tentang Penyandang Disabilitas; 5. 7. KOMPAS. Pasal 30 Permendagri No. c. 32 Tahun 2011 menyatakan bahwa bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial,. Menteri Sosial, Tri Rismaharini mengatakan bahwa salah satu alasan tidak memperpanjang BST adalah karena keadaan ekonomi yang sudah mulai membaik. 00 WIB - 12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun. Peraturan Menteri Sosial NO. Subjek PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH - PROGRAM, RENCANA. jumlah penerima bantuan sosial dalam bentuk uang pada satu jenis Belanja Bantuan Sosial dan satu DIPA lebih dari 100 (seratus) penerima bantuan sosial. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 12. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Bantuan Sosial adalah bantuan berupa barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau. 2. Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan. . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 (UU/2009/11) (2009) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 63/Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (BSNT). 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri. Jaminan Sosial Menurut Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kesejahteraan Sosial dalam UU 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623); 3. advokasi sosial; dan/atau c. ABSTRAK PERATURAN. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124,. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Jaminan Sosial Nasional (S JSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (m andatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 450); 20. BAB I KETENTUAN UMUM. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607);. go. perlu membentuk Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Mengingat : 1. Undang-Undang. perlu membentuk Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Mengingat : 1. Fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat. Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG BANTUAN HUKUM. 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);. PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PASURUAN,. Aspek Hukum Pengumpulan Uang atau Barang. Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana; Mengingat : 1. Jauh sebelum kasus ini muncul, Firli memang mengatakan ada celah korupsi di pengadaan barang dan jasa, sumbangan dari pihak ketiga, realokasi anggaran, dan saat pendistribusian bantuan sosial. terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan; d. Pasal 11. tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana; Mengingat : 1. Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden berwenang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 1, BN. Rabu, 5 Februari 2014 02:37 WIBTopaz Raya C2 No. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 ("UU No. ETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12. Title: Permendagri no. Dewan Jaminan Sosial nasional berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial. (3) Syarat keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;Judul. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung. Sosialisasi Program Penanganan Fakir Miskin Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Tabungan wajib adalah simpanan yang bersifat wajib bagi peserta program jaminan sosial. perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin; Mengingat : 1. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikma ti taraf hidup yang wajar. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5235); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;. Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,. 3. peningkatan penyediaan. go. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 7. c. 2013. 6.